MDG's (Millenium Development Goals)

MDG’s

(Millenium Development Goals)

1.    Pengertian Millenium Development Goals

       Adalah sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk pada tahun 2000, oleh perwakilan dari 189 negara dengan menandatangi deklarasi yang disebut adalah sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk pada tahun 2000, oleh perwakilan-perwakilan dari 189 negara dengan menandantangani deklarasi yang disebut sebagai Millennium Declaration. upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan.

       Merupakan target kuantitatif dan terjadual dalam upaya penanggulangan kemiskinan global serta dimensi kemiskinan lainnya seperti; kelaparan, penyakit, penyediaan infrastruktur dasar (perumahan dan permukiman) serta mempromosikan persamaan gender, pendidikan, dan lingkungan berkelanjutan. Merupakan upaya pemenuhan hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Deklarasi Millenium PBB.

Ruang lingkup Kesehatan Reproduksi secara luas meliputi:

1.    Kesehatan Ibu dan Anak

2.     Keluarga Berencana

3.    Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), termasuk IMS-HIV/AIDS

4.    Pencegahan dan Penanggulangan Komplikasi Aborsi

5.     Kesehatan Reproduksi Remaja

6.    Pencegahan dan Penanganan Infertilitas

7.     Kanker pada Usia Lanjut dan Osteoporosis

2.    Tujuan Millenium Development Goals

            Millenium Development Goals mempunyai delapan tujuan pembangunan yaitu :

1)   Penghapusan kemiskinan;

Target 1 : Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1 perhari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015

Target 2 : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990–2015

2)   Pencapaian pendidikan dasar untuk semua;

Target 3: Memastikan pada tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar

3)   Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

Target 4 : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

4)   Penurunan angka kematian anak:

Target 5 : Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara th 1990 & ndash; 2015

5)   Meningkatkan kesehatan ibu;

Target 6 : Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990–2015

6)    Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;

Target 7 : Mengendalikan penyebaran HIV/AIDs dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015

Target 8 : Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah malaria dan penyakit lainnya

7)   Menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan;

Target 9 : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional

Target 10:   Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas dasar pada 2015

Target 11:   Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020

8)    Membangun kemitraan global untuk pembangunan    

2.    Implementasi Millenium Development Goals

1)   Memberantas kemiskinan dan kelaparan (eradicate extreme poverty and hunger)

a)     menurunkan separuh jumlah penduduk yang berpendapatan kurang dari US$ 1.00 per hari hingga tahun 2015

b)   Menurunkan separuh jumlah penduduk yang menderita kelaparan ekstrim hingga tahun 2015. Kedua sasaran diatas dirasakan penting menjadi prioritas penyelesaian mengingat kedua sasaran tersebut merupakan titik awal terjadinya permasalahan-permasalahan turunan kemiskinan. Jika akses untuk kedua kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akses-akses kebutuhan lain pun juga tidak dapat dicukupi. Bila kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi pendapatan sebesar US$ 1 per hari atau setara dengan Rp. 9.000 per hari dapat dipastikan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan, keahlian dan keterampilan untuk pasar kerja serta sanitasi kesehatan rumah dan lingkungan.

c)    Pengentasan kemiskinan dan Program Keluarga Harapan (PKH)

2)   Mencapai pendidikan dasar yang universal (achieve universal primary education) Akses pendidikan dasar (wajar 9 tahun)

3)   Mempromosikan persamaan jender dan pemberdayaan perempuan (promote gender equality and empower women)

Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals), yang disebut sebagai Deklarasi Milenium (Millenium Declaration). Deklarasi tersebut juga menyebutkan tentang pemberdayaan pe-rempuan serta persamaan jender. Berkaitan juga dengan penerapan hak-hak dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki, yang juga mengacu pada CEDAW: “to combat all forms of violence against women and to implement the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Oleh Indonesia, CEDAW telah diratifikasi sejak 1984. Selain itu MDGs juga mengacu pada kepedulian terhadap 12 wilayah kritis (critical areas), yang disepakati pada Kongres Pe-rempuan IV di Beijing tahun 1995, yang telah dituangkan dalam Beijing Platform for Action.

4)   Mengurangi jumlah kematian anak (reduce child mortality)

a)  Akes pelayanan bidang kesehatan

5)   Meningkatkan kesehatan ibu (improve maternal health)

a)    Akes pelayanan bidang kesehatan

b)   Program Keluarga Berencana (KB)

6)   Meme-rangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain (combat HIV/AIDS, ma-laria and other diseases)

7)   Menjamin kelestarian lingkungan (ensure environmental sustainability)

a)   Rehabilitasi hutan dan perlindungan konservasi sumber daya alam

b)   Perbaikan infrastruktur, irigasi dan sanitasi.

8)   Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (develop a global partnership for development).

Dalam sepuluh tahun terakhir Indonesia mengalami sebuah paradigma baru dalam sistem kepemerintahan dan kewenangan. Jika sebelumnya semua perencanan dan pembangunan diatur secara terpusat, kemudian perencanaan dan pembangunan tersebut ditetapkan secara otonom menurut lingkup daerah provinsi, kabupaten/kota. Paradigma pembangunan inilah yang kita kenal dengan otonomi daerah. Bagi daerah yang memiliki posisi strategis kaya akan sumber daya alam dan manusia, era otonomi daerah merupakan peluang berharga bagi pelaksanaan pembangunan guna terwujudnya kemakmuran dan kesejahtaraan masyarkat. Akan tetapi bagi daerah yang minus, otonomi daerah akan menjadi sumber masalah bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan. Untuk mengatisipasi permasalahan ini pemerintah pusat telah mengambil kebijakan dengan memberikan proporsi anggaran melalui dana perimbangan sehingga semua daerah memiliki kesempatan yang sama dalam melaksanakan pembangunan. Adapun dana perimbangan tersebut adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hail Bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.    Hasil Millenium Development Goals

MDG 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh indikator USD 1,00 per kapita per hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2010) menuju targetnya sebesar 8 – 10 persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDG sebesar 15,5 persen pada tahun 2015. Prioritas ke depan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus perlu diberikan pada:

1.    Perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

2.    Pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya

3.    Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan social

4.    Perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.

MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

Upaya Indonesia untuk mencapai target MDG tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 (on-track). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/09 angka partisipasi kasar (APK) SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 116,77 persen dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen. Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI) secara umum disparitas partisipasi pendidikan antarprovinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 persen. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDG pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah:

1.    Perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin

2.    Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

3.    Penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan.

Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015.

MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,85. Oleh sebab itu, Indonesia sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR pada pemilu terakhir juga mengalami peningkatan, menjadi 17,9 persen. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi:

1.    Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;

2.    Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan;

3.    Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifi kan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas kedepan adalah memperkuat system kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil.

MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

MDG 6 : MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT LAIN

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2007 yang hidup dengan virus HIV diperkirakan antara 172.000 dan 219.000, sebagian besar adalah laki-laki. Jumlah itu merupakan 0,1% dari jumlah penduduk. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPA), sejak 1987 sampai Maret 2007, tercatat 8.988 kasus AIDS – 1.994 di antaranya telah meninggal. Target MDGs untuk HIV dan AIDS adalah menghentikan laju penyebaran serta membalikkan kecenderungannya pada 2015. Saat ini, kita belum dapat mengatakan telah melakukan dua hal tersebut karena di hampir semua daerah di Indonesia keadaannya tidak terkendalikan. Masalah utama kita saat ini adalah rendahnya kesadaran tentang isu-isu HIV dan AIDS serta terbatasnya layanan untuk menjalankan tes dan pengobatan. Selain itu, kurangnya pengalaman kita untuk menanganinya dan anggapan bahwa ini hanyalah masalah kelompok risiko tinggi ataupun mereka yang sudah tertular. Selain HIV/AIDs, kita juga harus menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada 2015. Sampai tahun 2007, tingkat kejadian malaria hingga 18,6 juta kasus per tahun. Untuk tuberkulosis (TBC), tingkat prevalensi mencapai 262 per 100.000 atau setara dengan 582.000 kasus setiap tahunnya.

MDG 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Menurut Departemen Kehutanan, kita memiliki 127 juta hektar “kawasan hutan”, yaitu sekitar dua pertiga luas wilayah kita. Namun, selama periode 1997 hingga 2000, kita kehilangan 3,5 juta hektar hutan per tahun, atau seluas propinsi Kalimantan Selatan. Ini karena pembangunan di Indonesia telah banyak mengorbankan lingkungan alam. Kita menebang pohon, merusak lahan, membanjiri sungai-sungai dan jalur air serta atmosfer dengan lebih banyak polutan. Kita memiliki banyak sumber daya alam lain yang dengannya penduduk miskin bisa bertahan hidup, khususnya lautan yang menjadi lapangan pekerjaan bagi 3 juta orang. Kenyataannya, sumber daya kelautan di Indonesia juga telah terkena dampak penggundulan hutan. untuk menghalangi semua kerusakan tersebut. Kita memiliki pengelolaan yang buruk dan kesulitan dalam menegakkan peraturan. Kita harus berbuat lebih banyak untuk memberantas kejahatan dan korupsi di bidang kehutanan. Pemerintah ke depan harus pula memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan sumberdaya alam. Selain itu, kita juga harus menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015. Pada tahun 2006, 52,1% penduduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan kita hampir berhasil untuk mencapai target 67%. Untuk sanitasi kita nampaknya telah melampaui target 65%, karena telah mencapai cakupan sebesar 69.3%, meskipun banyak dari pencapaian ini berkualitas rendah.

MDG 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN

Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional. Untuk meningkatkan efektifi tas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Bersamaan dengan ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB dari 24,6 persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 2009. Sementara itu, Debt Service Ratio Indonesia juga telah menurun dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009. Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi, sektor swasta telah membuat investasi besar ke dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan akses pada telepon genggam, jaringan PSTN, dan komunikasi internet telah meningkat sangat pesat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, sekitar 82,41 persen dari penduduk Indonesia mempunyai akses pada telepon seluler.